Pertemuan Petinggi Negara ASEAN di Tengah Tensi Ketengangan AS-China hingga Isu Myanmar

Dalam pengarahan pada tanggal 28 Agustus, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa para pemimpin akan membahas aturan prosedur baru untuk memfasilitasi pengambilan keputusan tanpa perlu mengubah Piagam ASEAN.

Saat ini, belum ada proses yang jelas untuk menangani isu-isu kritis, termasuk apakah akan melibatkan kepala negara.

Jika masalah tidak terselesaikan, maka masalah tersebut akan dibiarkan pada levelnya masing-masing, meskipun dalam keadaan darurat, menurut para analis.

Seah dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mencatat bahwa masalah geopolitik “berkembang sangat cepat” dan berdampak langsung pada kawasan.

Kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan adalah contoh di mana ASEAN harus segera bersatu dan merumuskan tanggapan, kata Seah.

“Dalam suasana ketegangan AS-Tiongkok yang semakin meningkat, kita dapat memperkirakan akan terjadi lebih banyak perkembangan yang mengharuskan ASEAN lebih gesit dalam proses pengambilan keputusannya,” kata Seah, seraya menambahkan bahwa blok tersebut dapat mengambil pendekatan tanpa ragu-ragu untuk masalah-masalah penting dan mendesak.

Agenda ini “sangat progresif,” kata Aleksius Jemadu, seorang profesor di Universitas Pelita Harapan Indonesia.

Ada beberapa permasalahan di ASEAN yang “terhenti atau sangat lambat penyelesaiannya karena kendala beberapa anggota saja,” ujarnya.

Salah satu tantangan kritisnya adalah kebuntuan di Myanmar yang diperintah oleh militer. Bahkan dua tahun setelah diadopsinya 5 Point Consencus, yang menyerukan diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan oposisi, hanya ada sedikit kemajuan dalam implementasinya.

Selama pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, Retno Marsudi mengatakan bahwa blok tersebut akan melakukan “tinjauan komprehensif” mengenai implementasi 5PC.

“ASEAN hanya dapat maju dengan kekuatan penuh jika kita dapat memastikan solusi damai dan abadi di Myanmar,” kata Marsudi saat membuka pertemuan.