Waskita Karya Raih Kontrak Baru Rp 11,2 Triliun per Agustus 2023

Liputan6.com, Jakarta PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode saham: WSKT) berkomitmen untuk terus berkontribusi membangun infrastruktur di Indonesia melalui proyek – proyek yang didanai APBN dan proyek lainnya. Komitmen tersebut tercermin dari perolehan Nilai Kontrak baru (NKB) per Agustus 2023 senilai Rp 11,2 triliun.

Secara keseluruhan proyek yang tengah ditangani Waskita Karya didominasi oleh proyek dari pemerintah dan BUMN yang pembayarannya dilakukan secara bulanan (monthly payment) sehingga memperbaiki arus kas Waskita Karya menjadi lebih baik.

Kontrak baru ini merupakan bukti bahwa Waskita Karya masih memiliki daya saing yang kompetitif dan dipercaya dalam mendukung proyek infrastruktur pemerintah yang memberikan multi efek pada perekonomian nasional.

Direktur Utama Waskita Karya Mursyid mengatakan, mendapatkan nilai kontrak baru merupakan bukti bahwa Waskita Karya masih memiliki daya saing yang kompetitif dan kepercayaan dari pemberi kerja.

“Selain itu, perolehan kontrak baru ini sekaligus membuktikan bahwa kemampuan Waskita Karya sebagai BUMN di bidang infrastruktur masih diakui andal dalam memberikan kontribusi pada perekonomian nasional,” katanya, Selasa (12/9/2023).

Proyek IKN

Dari NKB per Agustus 2023, Waskita Karya mendapat sejumlah proyek, antara lain Proyek Renovasi Stadion Kanjuruhan senilai Rp 332 miliar, Proyek Rusun ASN di Ibu Kota Negara (IKN) Paket 3 senilai Rp1,01 triliun, dan proyek lainnya senilai Rp 2 triliun.

Sampai dengan saat ini, Perseroan juga telah berhasil meraih proyek pembangunan IKN dengan nilai Rp8,35 triliun dengan porsi Waskita sebesar Rp5,46 triliun.

Proyek IKN tersebut, antara lain Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang, Proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, Proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3, Proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).