Prabowo dan KIM Tawarkan 12 Program, Siap Lanjutkan Kinerja Jokowi

Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menambahkan, bacapres Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan yang langsung mendapat apresiasi dari mitra koalisi.

“Saya langsung setuju. Masa depan bersama kita,” ucap dia.

Zulkifli Hasan menerangkan, dari point-point yang telah dijabarkan, dia meyakini masalah kemiskinan akan segera teratasi kurang lebih dalam jangka waktu 5 tahun saja.

“Jadi insyallah paling kurang, tadi poin penting, 5 tahun saja kemiskinan habis. Selesai sama pak Prabowo. Insyaallah. Dan 2045 Dasar kokoh untuk menjadi negara maju, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya,” ujar dia.

Benahi Sistem Politik dan Hukum

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menerangkan, dirinya sedikit memberi masukan terhadap progam-progam yang telah disusun Prabowo. Menurut dia, masalah sistem politik, pemerintahan dan sistem hukum juga perlu dibenahi. Disamping, masalah ekonomi dan pendidikan.

“Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di negara kita ini yang khususnya paska amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas kita dalami, Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna,” ujar dia.

“Dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya,” sambung dia.

Yusril mengaku sempat menyinggung masalah yang terjadi di Papua. Dia mengusulkan agar Prabowo menjadikan hal itu sebagai prioritas.

“Tadi saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, jangan sampai berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita seperti yang terjadi pada Tahun 1999 yang lalu,” ujar dia.

Terakhir, Yusril juga mengungkit pentingnya melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menjamin kepastian hukum di negara Indonesia.

“Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita,” ucap dia.